Latar Belakang
Merujuk Asta Cita ke empat visi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi Nomenklatur Program Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terus berkomitmen untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemberdayaan alumni pelatihan dengan menerapkan kebijakan Triple Skilling Pelatihan Vokasi yaitu Skilling (Pencari Kerja), Re-Skilling (Pekerja berpotensi atau telah ter-PHK), dan Up-Skilling (Pekerja). Pembangunan nasional yang berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, maju dan berdaya saing menjadi salah satu pilar utama yang harus dipenuhi dalam menyambut Indonesia Emas 2045.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berupaya mewujudkan visi misi Presiden dengan melakukan serangkaian inovasi dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing global. Upaya itu dilakukan untuk merespons bonus demografi dan era disrupsi yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bonus demografi yang menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat Indonesia, berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus meningkat secara tajam.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS periode bulan Agustus 2024, menggambarkan jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, dengan penduduk bekerja sebanyak 144,64 juta orang dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7,47 juta orang. Penyebab terjadinya pengangguran yang selalu menjadi isu ketenagakerjaan di Indonesia diantaranya adalah jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, mutu tenaga kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan angka korban PHK yang cukup tinggi.
Permasalahan bidang ketenagakerjaan yang selalu mendapat perhatian adalah peningkatan kompetensi dan pengurangan pengangguran. Masih tingginya pengangguran atau pencari kerja adalah sebuah tantangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih efektif untuk terus mengurangi pengangguran. Diperlukan sebuah sinergi yang baik antara stakeholder yang terlibat dalam menjawab tantangan tersebut.
Disisi lain terbatasnya kesempatan kerja yang dapat menampung pencari kerja menjadikan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menuntut pemerintah harus kreatif menyiapkan program-program yang dapat meningkatkan kompetensi, life skill atau program lainnya guna menyiapkan kompetensi agar lebih siap memasuki pasar kerja atau berwirausaha. Bonus demografi ini harus diiringi dengan peningkatan mutu SDM agar kualitas tenaga kerja di Indonesia semakin meningkat, dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja Indonesia maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri semakin terbuka lebar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kemnaker berkomitmen untuk terus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu beradaptasi, bertahan di tengah perubahan dunia kerja dan mampu menghadapi persaingan global yang semakin ketat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan vokasi guna menyiapkan SDM kompeten dan berdaya saing. Dalam mewujudkan sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kompetensi SDM, antara lain diimplementasikan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. BLK Komunitas diharapkan bisa menjadi tulang punggung dalam mencetak SDM yang kompeten, yang didekatkan dengan lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah, lembaga keagamaan nonpemerintah, dan federasi/konfederasi serikat pekerja/buruh. Pengembangan BLK Komunitas juga bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitarnya sebagai bekal keterampilan dalam bekerja atau berwirausaha.
Dalam pengembangan BLK Komunitas, Kemnaker melibatkan masyarakat untuk bersama-sama merancang, mengembangkan, dan mengelola jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh BLK Komunitas. Pengelolaan BLK Komunitas disesuaikan dengan potensi daerah, lingkungan, dan bakat yang dimiliki oleh peserta pelatihan dan masyarakat setempat. Kemnaker dalam hal ini, mengembangkan modul pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh BLK Komunitas berdasarkan standar kompetensi kerja nasional. Kemnaker juga memberikan bantuan bagi lembaga yang telah membentuk BLK Komunitas, dalam bentuk peralatan pelatihan, operasional kelembagaan, program pelatihan bagi peserta pelatihan dan Instruktur serta pengelola. Upaya tersebut telah dilaksanakan secara masif oleh Kemnaker sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, hingga telah dibangun lebih dari 4.652 (empat ribu enam ratus limas puluh dua) BLK Komunitas, yang terus dikembangkan model dan jenis pelatihannya. Pada tahun 2025 ini, Kemnaker berkomitmen mempercepat akselerasi pelatihan kerja dengan membangun BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia yang bersifat partisipatoris.
Berkaitan dengan upaya pemenuhan target tersebut, maka disusunlah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Gedung Workshop dan bantuan peralatan Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas, sebagai acuan bagi pelaksana dan lembaga (BLK Komunitas) penerima bantuan.
